JAYAPURA, PAPUA//trans24.id – Andi M. Irhong N, CEO PT Sawerigading Internasional Group sekaligus Ketua Asosiasi Investor Indonesia, angkat bicara dari balik tahanan mengenai “Sirkus Tragedi Hukum” yang menjerat dirinya dan 5 investor WNA. Kasus ini diduga kuat merupakan upaya kriminalisasi yang dipaksakan demi motif pemerasan oleh oknum penyidik.
Fakta-Fakta Hukum yang Disembunyikan Penyidik
MANDAT SAH MASYARAKAT ADAT KEEROM: Kegiatan PT Sawerigading di lokasi didasarkan pada MOU, Surat Dukungan, dan Surat Pelepasan Hak Ulayat dari Masyarakat Adat Keerom. Masyarakat adat setempat justru mendukung persiapan awal ini sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal. Tindakan polisi yang memaksakan kasus ini merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hak ulayat Papua.
PENYIDIKAN “GELAP” TANPA SPDP
Hingga saat ini, penyidik tidak pernah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Tersangka. Berdasarkan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, penyidikan tanpa SPDP adalah Inkonstitusional dan Batal Demi Hukum.
BARANG BUKTI FIKTIF & EKSKAVATOR RUSAK
Polisi mengklaim adanya emas 257 gram di media, namun faktanya tidak ada daftar barang sitaan resmi yang diserahkan kepada Tersangka. Video bukti menunjukkan ekskavator di lokasi dalam keadaan rusak total dan tidak beroperasi selama sebulan sebelum penangkapan, sehingga mustahil terjadi aktivitas produksi.
DUGAAN PEMERASAN OLEH OKNUM
Kami mengantongi bukti rekaman suara konspirasi antara pihak swasta berinisial Agus W dengan oknum penyidik berinisial Kasubdit AP dan Penyidik T. Terdapat upaya meminta “uang tebusan” kepada keluarga investor di China dengan menggunakan foto-foto interogasi sebagai alat intimidasi.
PENAHANAN KOOPERATIF YANG DIKHIANATI: Andi M. Irhong N datang ke kantor polisi secara kooperatif untuk mengklarifikasi masalah karyawannya, namun justru langsung ditahan tanpa prosedur penangkapan yang sah dan tanpa pendampingan pengacara sejak awal BAP.
“Kami memiliki rekaman perdebatan antara masyarakat adat Keerom dengan polisi yang mencoba mengambil paksa barang-barang di lokasi tanpa surat tugas yang jelas. Ini bukan penegakan hukum, ini adalah pembajakan terhadap iklim investasi di Papua,” tegas perwakilan Tim Hukum Andi M. Irhong N.
Saat ini, Andi M. Irhong N sedang menempuh jalur Praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan sewenang-wenang penyidik dan telah melaporkan oknum yang terlibat ke Divisi Propam Polri.
