SERANG//trans24.id — Kick-Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten menjadi momentum refleksi serius bagi masa depan pers Indonesia. Di tengah seremoni pembuka rangkaian HPN yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Dewan Pers di Alun-alun Kota Serang, Minggu (30/11/2025), kritik tajam datang dari Media Independen Online (MIO) Indonesia terkait rapuhnya ekonomi media dan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers.
Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie menilai tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, relevan dengan situasi terkini, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural yang dihadapi industri media, khususnya media online dan lokal.
“Pers hari ini menghadapi krisis ekonomi yang sistemik. Banyak perusahaan pers bertahan dalam kondisi tidak sehat karena ketimpangan distribusi belanja iklan, dominasi platform digital global, dan minimnya keberpihakan kebijakan terhadap media lokal,” ujar Prayogie dalam pernyataan terpisah.
Menurut Prayogie, berbagai laporan industri menunjukkan sebagian besar belanja iklan nasional kini mengalir ke platform digital global dan media sosial, sementara media pers—terutama media lokal dan independen—hanya memperoleh porsi kecil. Kondisi ini berdampak langsung pada keberlangsungan redaksi dan kesejahteraan wartawan.
“Ketika perusahaan pers kesulitan bertahan, yang dikorbankan sering kali adalah kualitas jurnalistik. Wartawan dibebani target kuantitas, bekerja dengan upah minim, bahkan tanpa perlindungan kerja yang layak,” kata Prayogie.
Ia menambahkan, tekanan ekonomi tersebut membuka ruang intervensi terhadap independensi pers. Media yang bergantung pada iklan atau kerja sama tertentu berada dalam posisi tawar yang lemah ketika harus bersikap kritis terhadap kekuasaan atau kepentingan modal.
Kebebasan Pers di Bawah Tekanan
Selain persoalan ekonomi, Prayogie juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers. Ia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhkan berbagai kasus intimidasi, pelaporan hukum, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis dan media yang mengangkat isu sensitif.
“Ancaman terhadap pers hari ini tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Tekanan ekonomi, gugatan hukum, pasal-pasal karet, hingga pembatasan akses informasi menjadi cara baru membungkam kritik,” ujarnya.
Prayogie mengingatkan bahwa sejumlah kasus pelaporan jurnalis ke aparat penegak hukum, pemanggilan redaksi akibat pemberitaan kritis, hingga upaya take down konten jurnalistik di ruang digital menjadi indikator bahwa kebebasan pers masih rentan.
“Kondisi ini berbahaya bagi demokrasi. Pers yang takut dan lemah secara ekonomi tidak akan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal,” kata Prayogie.
Ia menegaskan, peringatan HPN seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama, bukan hanya selebrasi. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya diminta memastikan kebebasan pers dijamin, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
HPN sebagai Ruang Refleksi
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menyampaikan bahwa HPN 2026 dirancang sebagai momentum membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya ekosistem pers yang sehat. Menurut dia, pers yang kuat membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.
“Pers yang sehat harus ditopang korporasi yang berkelanjutan, wartawan yang sejahtera, dan konten yang berkualitas. Tanpa itu, pers akan sulit menjalankan perannya,” ujar Munir.
Kick-Off HPN 2026 Banten diawali dengan senam bersama dan jalan sehat yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan insan pers. Acara juga diisi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PWI Banten dengan sejumlah mitra, antara lain Bank Banten, Grup 1 Kopassus, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten.
Acara dihadiri perwakilan Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Banten Andra Soni. Kapolri dalam sambutannya menekankan pentingnya pers sebagai rujukan informasi yang terpercaya di tengah maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial.
Menuju puncak HPN Februari 2026, PWI menyiapkan berbagai agenda, mulai dari lomba karya jurnalistik, seminar, diskusi publik, hingga focus group discussion (FGD). Bagi MIO Indonesia, rangkaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola industri media dan perlindungan kebebasan pers.
“Tanpa keberanian membenahi ekonomi media dan menjamin kebebasan pers, tema pers sehat akan sulit diwujudkan,” ujar Prayogie.
Kick-Off HPN 2026 Banten pun menjadi pengingat bahwa tantangan pers Indonesia hari ini bukan semata soal adaptasi teknologi, melainkan soal keberanian menjaga independensi, memperjuangkan keberlanjutan ekonomi media, dan mempertahankan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. (/*/*/)
Sumber:
Humas MIO Indonesia
