Pandeglang //trans24.id Di tengah gegap gempita narasi negara tentang pemenuhan gizi generasi masa depan, suara lirih dari ruang-ruang kelas di pelosok Banten justru mengandung pertanyaan mendasar: di manakah kebenaran bersemayam ketika kebijakan luhur bertemu praktik di lapangan?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia kini menuai sorotan tajam dari warga Desa Cimoyan Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
Sejumlah wali murid mengaku kecewa terhadap kualitas dan variasi menu MBG yang diterima para pelajar di SDN Cimoyan 2, Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di wilayah tersebut.
Salah satu wali murid, warga Desa Cimoyan berinisial MN, mengungkapkan bahwa selama sepekan anak-anak hanya menerima menu yang dinilainya jauh dari standar gizi seimbang.
“Selama satu minggu isinya hanya susu kotak, jeruk, pisang, telur, roti, dan makanan ringan. Jumlahnya pun terbatas,” ujar MN kepada media, dengan nada kecewa pada Selasa (13/01/2026).
Menurut MN, paket makanan tersebut diproduksi oleh dapur MBG yang berlokasi di Desa Pasirgadung, Kecamatan Patia. Ia mempertanyakan rasionalitas antara menu yang disajikan dengan anggaran besar yang digelontorkan negara untuk program strategis nasional tersebut.
“Rasanya tidak masuk akal jika selama seminggu hanya mendapatkan makanan seperti itu. Nilainya tidak sebanding dengan anggaran yang semestinya,” tambahnya.
Keluhan ini mencuat di tengah kondisi sosial yang tidak ideal. Wilayah Patia dan sekitarnya masih terdampak banjir, yang melemahkan aktivitas ekonomi warga. Dalam situasi seperti itu, masyarakat berharap negara hadir tidak sekadar dalam bentuk slogan, tetapi dalam wujud keadilan yang bisa dirasakan langsung—terutama oleh anak-anak.
MN menegaskan bahwa secara prinsip, kebijakan Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, patut diapresiasi.
“Sebetulnya kebijakan Presiden Prabowo sangat luar biasa. Tujuannya mulia, untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas,” ujarnya.
Namun ia menyayangkan adanya dugaan praktik di tingkat bawah yang dinilai mencederai semangat kebijakan tersebut.
“Hanya saja, kami menduga ada oknum pelaksana di bawah yang menjadikan program ini sebagai ladang mencari keuntungan pribadi,” katanya.
Di titik inilah filsafat kebenaran diuji: apakah kebenaran kebijakan cukup berhenti di atas kertas, atau harus diuji melalui realitas piring makan anak-anak di desa?
Atas dasar itu, warga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Banten Andra Soni, serta Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani untuk turun langsung ke lapangan, melihat, merasakan, dan menilai sendiri menu MBG yang disajikan kepada para pelajar di Kecamatan Patia.
Redaksi Media detikPerkara telah berupaya mengonfirmasi pihak dapur MBG di Desa Pasirgadung melalui pesan singkat WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi yang diberikan.
Warga berharap pemerintah pusat dan daerah tidak menutup mata. Evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat dinilai mutlak diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar etalase kebijakan yang kehilangan makna di tingkat pelaksana.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada kejujuran pelaksanaan dan keberanian menjaga kebenaran—hingga ke meja makan anak-anak bangsa.
