SINTANG, // trans24.id //– Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Sintang bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat pada Rabu (28/1/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang ini diikuti jajaran BPJN Kalbar secara daring.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bala menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, terkait tiga agenda besar: perbaikan jalan di kawasan Tugu Jam, pelebaran Jalan Lintas Melawi, serta perubahan status jalan menuju perbatasan menjadi jalan nasional.
“Kami ingin tahu kelanjutannya seperti apa dan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mewujudkan tiga rencana itu. Pemkab Sintang sangat mendukung perbaikan jalan nasional ini. Kami siap menyiapkan lahan untuk pelebaran di area Tugu Jam dan Lintas Melawi,” tegas Bupati Bala.
Hadir mendampingi Bupati dalam rapat tersebut Sekda Sintang Kartiyus, Anggota DPRD Sintang Hikman Sudirman, Kepala Bappeda Kurniawan, Kadis PU Mursalin, Plt. Inspektur Budi Purwanto, Kadis Pertanahan dan Tata Ruang Supomo, Kepala BPKAD dr. Harysinto Linoh, serta perwakilan Polres Sintang.
Kepala BPJN Kalimantan Barat, Candra, menjelaskan bahwa usulan peningkatan status jalan perbatasan telah diterima sejak April 2025. Meski secara persyaratan administrasi cukup sulit, peluang tetap ada melalui diskresi Kementerian PU. Terkait kemacetan di area Tugu Jam, BPJN telah menyusun strategi jangka panjang.
“Dukungan pendanaan sudah ada dari Pak Lasarus. Strategi kami adalah: tahun 2026 mulai perencanaan dan kajian, 2027 penataan persimpangan, 2028 pembangunan duplikasi Jembatan Melawi, dan 2029 pelebaran serta penambahan lajur di Lintas Melawi,” papar Candra.
Kepala Bappeda Sintang, Kurniawan, menambahkan bahwa koordinasi ini sangat krusial mengingat total ruas jalan di Kabupaten Sintang mencapai 2.100 KM, yang memerlukan sinkronisasi intensif antara pemerintah daerah dan pusat.
