Jakarta, //trans24.id// – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 4 skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa atau Ramadan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut MBG tetap berjalan dengan penyesuaian mekanisme penyaluran pada Ramadan nanti. Penyesuaian disiapkan agar layanan tetap menjangkau seluruh penerima manfaat tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
“Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi, ada 4 mekanisme yang akan kita kembangkan,” ujar Dadan saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
Ia menjelaskan skema pertama diterapkan bagi anak sekolah di wilayah yang mayoritas penduduknya menjalankan puasa. Makanan tetap dikirim ke sekolah, tetapi dalam bentuk makanan tahan lama yang dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka.
“Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas (penduduknya) puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka,” katanya.
Skema kedua berlaku bagi anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak berpuasa. Dalam skema ini, pelayanan MBG tetap berjalan normal, tanpa perubahan pola distribusi.
Sementara itu, skema ketiga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, yang juga tetap menerima layanan seperti biasa selama Ramadan.
Kemudian, skema keempat diterapkan khusus untuk pesantren. Dadan menjelaskan karena penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG berada di lingkungan pesantren, waktu pelayanan digeser menyesuaikan waktu berbuka puasa.
“Untuk pesantren, pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka,” ujarnya.
Selain penyesuaian selama Ramadan, Dadan juga menyampaikan pemerintah tengah mematangkan mekanisme integrasi layanan MBG bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas.
Integrasi tersebut dilakukan bersama Kementerian Sosial, terutama untuk lansia sebatang kara yang selama ini telah menerima bantuan makanan rutin.
“Untuk makanan nanti kita lihat mekanismenya, apakah itu dari Kementerian Sosial atau dari Badan Gizi Nasional. Jadi mekanismenya sedang kita matangkan,” katanya.
