JAWA BARAT, //trans24.id// – Sejumlah jalan nasional di Jawa Barat yang rusak belakangan jadi sorotan warganet karena diantaranya juga sampai ada yang memakan korban.
Kondisi jalan yang banyak lubang sempat menimbulkan sejumlah kecelakaan pengendara bermotor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun jadi sasaran keluhan warga meski jalan rusak tersebut merupakan jalan nasional atau di bawah pemerintah pusat.
Menanggapi tuntutan jalan nasional yang rusak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak melempar tanggung jawab.
Melainkan adanya aturan administrasi dan keuangan untuk melakukan perbaikan jalan rusak tersebut.
“Bukan melempar tanggung jawab, karena kalau itu dikerjakan oleh Pemprov Jabar atau Pemkab, merupakan pelanggaran administrasi dan keuangan,” kata Dedi Mulyadi
Namun, Dedi mengaku dirinya sudah bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) membahas penanganan jalan nasional yang rusak tersebut.
“Kemarin kami bertemu dengan Kementerian PU dan menawarkan solusi,” ujar Dedi.
Dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menawarkan solusi dengan 2 skema penanganan jalan rusak tersebut.
Skema pertama, jalan nasional penghubung antarprovinsi yang dilalui kendaraan lintas provinsi difokuskan penanganannya oleh Kementerian PU.
Skema kedua, jalan nasional yang berada di pusat-pusat kota dan kabupaten/kota diusulkan untuk ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Dedi Mulyadi pun mencontohkan Jalan Pasteur di Kota Bandung diusulkan untuk ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Lalu, Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung ditangani oleh Pemerintah Kota Bandung.
(C.Whita)
