Presiden Amerika Serikat //trans24.id (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (7/1) untuk menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional, termasuk sejumlah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan ini menegaskan langkah AS semakin menjauh dari kerja sama global.
Associated Press pada Kamis (8/1) melaporkan, Gedung Putih mengambil keputusan tersebut setelah peninjauan menyeluruh atas partisipasi dan pendanaan AS terhadap organisasi internasional. Banyak lembaga yang terdampak bergerak di bidang perubahan iklim, ketenagakerjaan, migrasi, dan isu sosial, yang oleh pemerintahan Trump dinilai mendorong agenda “woke”.
Istilah “woke” digunakan kubu Trump untuk merujuk pada kebijakan atau gerakan yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan gender, hak minoritas, dan isu lingkungan, yang dianggap terlalu progresif dan bertentangan dengan nilai konservatif serta kepentingan nasional AS.
“Institusi-institusi ini kami nilai tumpang tindih, salah kelola, boros, dan telah disusupi kepentingan yang mengancam kedaulatan serta kemakmuran AS,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataannya.
Beberapa lembaga PBB yang terdampak antara lain UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim), UNFPA (Dana Kependudukan PBB), serta sejumlah komisi dan badan penasihat PBB di bidang HAM, ketenagakerjaan, dan pembangunan.
Selain itu, AS juga menarik diri dari organisasi non-PBB seperti International Institute for Democracy and Electoral Assistance (lembaga bantuan demokrasi internasional) dan Global Counterterrorism Forum (forum kerja sama kontra-terorisme global).
Penarikan diri ini terjadi di tengah kebijakan luar negeri agresif pemerintahan Trump, termasuk penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan sinyal keinginan AS mengambil alih Greenland. Pada hari yang sama, AS juga menyita dua kapal tanker minyak terkait Venezuela yang tengah dikenai sanksi.
Langkah Trump melanjutkan pola kebijakan sebelumnya, di mana AS telah menghentikan dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), Dewan HAM PBB, dan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB).
Pengamat menilai kebijakan ini sebagai perubahan besar dalam sikap AS terhadap multilateralisme. “Pendekatan yang muncul adalah ‘cara kami atau tidak sama sekali’,” kata Daniel Forti dari International Crisis Group.
Para pakar iklim, seperti diberitakan AP News, memperingatkan keluarnya AS dari kerja sama iklim global berpotensi melemahkan upaya menekan emisi gas rumah kaca. AS merupakan salah satu “donatur” emisi terbesar dunia, sehingga perannya dinilai krusial dalam menghadapi krisis iklim.
