Jakarta, // trans24.id //-Ketua DPW Partai Gema Bangsa Provinsi sulawesi Tengah,Atha Mahmud, menegaskan bahwa Partai Gema Bangsa sejak awal dirancang sebagai partai yang lahir dari bawah dan berdiri secara mandiri tanpa sokongan pihak tertentu.
Menurut Mahmud, banyak pihak mempertanyakan siapa “bohir” atau penyandang dana di balik partai tersebut. Namun, ia memastikan bahwa Partai Gema Bangsa tidak dimiliki oleh tokoh hebat, pengusaha besar, maupun orang kaya tertentu.
“Saya selalu bilang, partai ini tidak punya bohir. Partai ini bukan dilahirkan oleh orang hebat tertentu atau orang kaya tertentu, tetapi benar-benar lahir dari bawah, dari anak-anak kami di DPW. Jadi betul-betul mandiri,” kata Atha Mahmud usai menghadiri Deklarasi Partai Gema Bangsa di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, proses pembentukan struktur partai, mulai dari DPW, DPD hingga DPC, dilakukan secara mandiri oleh masing-masing tingkatan. Tidak ada pendanaan dari DPP dalam pembentukan kepengurusan di daerah.
“Kami beli seragam sendiri, beli bendera sendiri, konsultasi pakai biaya sendiri. Di daerah juga sama, tidak ada penambang, pemilik sawit, atau kontraktor besar yang membiayai. Partai ini benar-benar tumbuh dari bawah,” ujarnya.
Mahmud mengakui bahwa Partai Gema Bangsa tidak berekspektasi menjadi besar secara instan. Namun, menurutnya, partai ini telah memulai langkah yang tepat dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah.
“Bagi kami, ini langkah yang tepat. Partai ini memberi ruang yang luas kepada daerah dan itu bukan sekadar omong-omong. Semua sudah diatur di dalam konstitusi partai,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsep kemandirian dan desentralisasi politik tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan, jika suatu saat ada pihak di tingkat pusat yang melanggar ketentuan, maka dapat digugat secara hukum.
“DPP tidak bisa menghindar. Kalau ada yang ingkar, itu bisa digugat di pengadilan karena semua sah dan tertulis dalam konstitusi partai,” katanya.
Mahmud menyebutkan bahwa prinsip desentralisasi politik tersebut nantinya akan diusulkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Terkait perkembangan organisasi, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini kepengurusan Partai Gema Bangsa di tingkat kabupaten sudah mencapai 100 persen, sementara di tingkat kecamatan masih dalam tahap penyempurnaan.
“Sekarang kami sedang menuju 100 persen di tingkat kecamatan. Setelah itu baru kami merekrut anggota untuk kepentingan verifikasi persyaratan, termasuk syarat jumlah anggota sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dalam pandangannya soal kepemimpinan nasional, Mahmud menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan tegas.
“Indonesia tidak boleh punya pemimpin yang terombang-ambing. Kita butuh pemimpin yang kuat. Jangan dulu lihat latar belakangnya, lihat tindakannya. Indonesia sudah terlalu lama dipimpin oleh orang-orang yang lemah,” ujarnya.
Ia berharap gagasan-gagasan prorakyat yang memberi ruang inisiatif dari daerah dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas. Menurutnya, Partai Gema Bangsa tidak ingin mengulang pola lama di mana daerah hanya menjadi alat kekuasaan elite pusat.
“Kami akan mengampanyekan gagasan ini. Kami tidak ingin lagi daerah hanya menjadi budak dari pemimpin partai di pusat. Itu tidak akan terjadi karena semuanya sudah diatur dalam konstitusi partai,” tegas Mahmud.
Di akhir pernyataannya, Mahmud menuturkan bahwa keterlibatannya di dunia sosial dan sosial-politik telah ia jalani sejak masa mahasiswa dan terus berlanjut hingga saat ini, termasuk dalam membangun jaringan partai di Jakarta dan daerah lainnya.
