Washington, // trans24.id //- Perbedaan sikap mencuat pada Rabu, 21 Januari 2026 terkait pembentukan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, seiring meluasnya ambisi dewan tersebut melampaui isu Gaza.
Sejumlah negara Eropa Barat memilih menolak bergabung, sebagian lainnya belum mengambil sikap, sementara sekelompok negara mayoritas Muslim menyatakan kesediaan untuk ikut serta.
Perkembangan ini menyoroti kekhawatiran di Eropa terhadap cakupan proyek yang semakin luas dan dinilai memecah belah.
Sejumlah pihak menilai dewan tersebut berpotensi menyaingi peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memediasi konflik global. Trump berencana meresmikan pembentukan dewan itu pekan ini di sela-sela pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.
Norwegia dan Swedia menyatakan tidak akan menerima undangan bergabung, menyusul keputusan Prancis yang lebih dulu menolak. Sebaliknya, kelompok negara mayoritas Muslim seperti Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyatakan dalam pernyataan bersama bahwa para pemimpin mereka akan ikut bergabung.
Belum jelas berapa banyak negara yang akhirnya akan menerima undangan tersebut. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan sekitar 30 negara diperkirakan akan bergabung dari sekitar 50 negara yang diundang. Namun, dua pejabat AS lainnya menyebut sekitar 60 negara telah diundang, sementara baru 18 yang sejauh ini mengonfirmasi partisipasi.
Trump menyampaikan optimisme menjelang sebuah acara yang terkait dengan dewan tersebut pada Kamis. “Beberapa negara membutuhkan persetujuan parlemen, tetapi sebagian besar semua orang ingin bergabung,” kata Trump, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 22 Januari 2026.
Ia juga membela pilihannya mengundang sejumlah pemimpin yang kerap dianggap otoriter. “Saya memang memiliki beberapa orang yang kontroversial,” ujar Trump.
Ia menambahkan, “Namun mereka adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Mereka memiliki pengaruh yang besar.”
Penolakan Eropa atas Dewan Trump
Dewan Perdamaian Gaza yang diketuai langsung oleh Trump awalnya dirancang sebagai kelompok kecil pemimpin dunia untuk mengawasi rencana gencatan senjata di Gaza. Namun, ambisi pemerintahan Trump kemudian berkembang menjadi konsep yang lebih luas, dengan Trump mengisyaratkan peran dewan tersebut sebagai mediator konflik global lainnya.
Sekretaris negara Norwegia Kristoffer Thoner mengatakan negaranya tidak akan bergabung karena inisiatif tersebut “menimbulkan sejumlah pertanyaan yang memerlukan dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat.”
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan negaranya tidak akan menandatangani keikutsertaan dalam dewan tersebut berdasarkan teks yang ada saat ini, meski Swedia belum menyampaikan respons resmi.
Perdana Menteri Slovenia Robert Golob juga menyebut “belum waktunya menerima undangan tersebut.” Ia menilai mandat dewan terlalu luas dan berpotensi melemahkan tatanan internasional berbasis Piagam PBB.
Prancis sebelumnya telah menolak undangan tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan, “Ya untuk melaksanakan rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat, yang kami dukung sepenuhnya, tetapi tidak untuk membentuk sebuah organisasi sebagaimana yang dipresentasikan, yang akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).”
Inggris, Komisi Eropa, Kanada, Rusia, Ukraina, dan Tiongkok juga belum menyampaikan sikap resmi terhadap undangan Trump.
Dukungan Global Diselimuti Tanda Tanya
Sejumlah pihak kunci dalam gencatan senjata Gaza, termasuk Mesir dan Israel, menyatakan akan bergabung dengan dewan tersebut. Dukungan juga datang dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Uzbekistan, dan Vietnam.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia setuju untuk bergabung, sebuah perubahan sikap dari posisi sebelumnya ketika kantornya mengkritik komposisi komite lain yang bertugas mengawasi Gaza.
Keputusan Netanyahu ini berpotensi memicu ketegangan dengan sekutu sayap kanan dalam koalisinya, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang mengkritik dewan tersebut dan menyerukan agar Israel mengambil tanggung jawab sepihak atas masa depan Gaza.
Masih banyak pertanyaan seputar Board of Peace. Ketika ditanya wartawan pada Selasa apakah dewan itu akan menggantikan peran PBB, Trump menjawab singkat, “Mungkin.”
