Pandeglang, // trans24.id //- Banjir musiman yang kembali mengisolasi wilayah Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, bukan sekadar peristiwa alam yang berulang tanpa makna. Ia adalah cermin retak dari tata kelola pembangunan daerah yang timpang, abai, dan kehilangan orientasi pada keselamatan serta martabat warganya. Peristiwa pada Jumat (23/01/2026) ini menegaskan satu hal: ketika bencana menjadi rutinitas, maka yang sesungguhnya gagal bukanlah alam, melainkan kebijakan.
Di Desa Idaman, Kecamatan Patia, genangan air berhari-hari telah memutus urat nadi kehidupan masyarakat. Jalan-jalan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas berubah menjadi kubangan tak bernama, memaksa warga menghadapi kondisi darurat yang seharusnya tak pernah terjadi dalam negara yang menjamin hak dasar rakyatnya.
Kepala Desa Idaman, Ilman, menyampaikan kisah yang mengguncang nurani publik. Seorang ibu yang baru saja melahirkan harus digotong sejauh dua kilometer dari Kampung Tongkol menuju Kampung Karangtengah demi mendapatkan layanan kebidanan. Akses kendaraan lumpuh total, sementara waktu dan keselamatan nyawa tidak pernah bisa menunggu.
“Dalam kondisi seperti ini, kami tidak punya pilihan. Semua akses terendam. Satu-satunya cara adalah gotong royong,” ujar Ilman.
Fakta ini bukan sekadar potret solidaritas warga desa, tetapi juga gambaran telanjang absennya negara dalam situasi krusial. Ketika keselamatan ibu dan bayi bergantung pada tenaga manusia semata, pertanyaannya bukan lagi seberapa tinggi air, melainkan di mana peran pemerintah daerah.
Kondisi serupa dialami wilayah lain di Patia. Ihwan, warga Desa Pasirgadung, mengungkapkan bahwa luapan Sungai Cibeureum sejak Selasa (20/01/2026) belum menunjukkan tanda-tanda surut. Jalan utama menuju Desa Surianeun dan Pagelaran masih terendam, mengunci aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar masyarakat.
“Air sungai terus meluap. Jalan utama tertutup total. Aktivitas warga lumpuh,” tuturnya.
Menurut Ihwan, penyebab utama banjir bukanlah hujan semata, melainkan pendangkalan sungai dan tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Sungai Cibeureum kehilangan daya tampungnya akibat kelalaian pengelolaan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
“Pendangkalan dan sampah membuat sungai tidak mampu menampung debit air,” jelasnya.
Dampak paling panjang dirasakan para petani. Kasman, warga Kampung Dungushaur, Surianeun, menyebut banjir yang hampir dua pekan tak kunjung surut telah berulang kali menggagalkan panen dan melumpuhkan ekonomi warga.
“Ini bukan banjir satu-dua hari. Hampir dua pekan. Jalan itu satu-satunya akses menuju Surianeun dan Pagelaran,” katanya.
Ia menilai bahwa banjir musiman di Patia telah menjadi bencana struktural—hasil dari pembiaran kebijakan yang gagal melihat keadilan wilayah sebagai fondasi pembangunan. Normalisasi Sungai Cibeureum dan pengelolaan sampah, menurutnya, bukan sekadar proyek teknis, melainkan kewajiban moral negara terhadap warganya.
“Tanpa penanganan menyeluruh, bencana ini akan terus berulang dan memiskinkan warga secara sistematis,” tegas Kasman.
Sebagai putra daerah Patia yang berkiprah di dunia jurnalistik, Kasman menekankan bahwa ketika banjir musiman dibiarkan menjadi agenda tahunan tanpa solusi jangka panjang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur, tetapi hak dasar warga negara atas keselamatan, mobilitas, dan kehidupan yang bermartabat.
“Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak bisa terus berlindung di balik narasi bencana alam. Pendangkalan sungai, tata kelola limbah, dan minimnya intervensi teknis adalah persoalan kebijakan,” ujarnya.
Di titik inilah, harapan warga Patia melampaui batas administratif daerah. Mereka menanti keberpihakan yang lebih tinggi, perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto, agar Patia tidak terus terperangkap dalam lingkaran keterisolasian struktural.
Patia tidak membutuhkan belas kasihan sesaat atau bantuan darurat musiman. Ia membutuhkan keberanian politik, perencanaan yang berpihak pada manusia, serta tindakan nyata yang menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Selama banjir musiman diperlakukan sebagai rutinitas, Patia akan terus terisolasi—bukan semata oleh air, tetapi oleh kegagalan kebijakan yang dibiarkan mengalir tanpa tanggung jawab.
Penulis : Dedi Supandi kaperwil Banten
