SINGKAWANG//trans24.id – Kodam XII/Tanjungpura kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kemampuan tempur prajuritnya. Senin, (1/12/2025)
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si., memimpin penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis mengenai pemanfaatan kawasan hutan sebagai Daerah Latihan Tempur TNI AD.
Kerja sama ini melibatkan Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebuah langkah krusial untuk memastikan kesiapan pertahanan di tengah dinamika kawasan yang menantang.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie, S.E., M.H., dan Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, S.E., M.M. (sebagai Pihak Pertama) dengan Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Jamallulael (sebagai Pihak Kedua).
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Jamallulael menegaskan bahwa PKS ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak.
“Kebutuhan daerah latihan sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme, kemampuan tempur dan kesiapsiagaan satuan Kodam XII/Tpr. Karena tantangan kondisi geografis dan dinamika kawasan menuntut prajurit memiliki kemampuan tempur, taktik, dan keterampilan medan yang memadai dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan,” tegas Pangdam.
PKS ini secara spesifik bertujuan untuk:
– Mewujudkan landasan hukum yang jelas dalam penggunaan kawasan untuk latihan TNI AD.
– Menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan latihan.
– Meningkatkan profesionalisme prajurit di medan yang riil.
Meski latihan tempur membutuhkan medan yang berat, Pangdam Jamallulael memastikan bahwa pemanfaatan wilayah ini akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi tulus kepada Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang atas dukungan pemanfaatan wilayahnya.
Komitmen Kodam XII/Tpr diwujudkan melalui tiga pilar utama:
– Profesionalisme Tinggi: Pelaksanaan latihan akan dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi aturan serta keselamatan.
– Kelestarian Lingkungan: Kodam XII/Tpr berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan yang digunakan sebagai daerah latihan.
– Etika dan Hubungan Sosial: “Seluruh prajurit juga wajib menjaga hubungan baik dengan masyarakat, menjunjung tinggi etika, dan menghindari pelanggaran sekecil apapun,” tutup Mayjen TNI Jamallulael.
Kerja sama ini menjadi contoh sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dapat berjalan selaras dengan tata kelola wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Sumber : Pendam XII/Tpr. ( WID )
