Kota Bandung //trans24.idProgram andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, tepat berusia satu tahun. Ia membuat banyak klaim keberhasilan: MBG telah menyasar 49 juta penerima manfaat dengan 0,0007% kasus keracunan, melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha kecil dan koperasi desa, dan menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru.
Namun, temuan BBC News Indonesia dan analisis pengamat mengungkap sebaliknya.
Di beberapa daerah, ada dapur MBG yang sama sekali tidak mempekerjakan warga sekitar, upah para pekerja yang disebut “relawan” dianggap tidak transparan, dan minimnya keterlibatan usaha mikro.
Spanduk berwarna kuning kira-kira selebar satu meter terbentang di portal kompleks perumahan Parakan Indah Raya, Kota Bandung, Jawa Barat.
Tulisannya: ‘Kami warga RT 04/RW 02 Komplek Parakan mendukung program MBG, tapi kami menolak dapur produksi MBG di lingkungan kami karena banyak efek negatif bagi lingkungan’.
Ketua RW 04, Badri, menyebut SPGG berdiri di tengah permukiman yang mayoritas warganya berusia lanjut—yang dikhawatirkan bakal mengganggu waktu istirahat mereka. Sementara, dapur makan bergizi gratis beroperasi 24 jam.
Pihak pemilik SPPG, kata Badri, juga tidak menunjukkan iktikad baik karena diklaim telah berbohong. Kepada warga, mereka sebelumnya menyampaikan bakal mendirikan kantor yayasan amal zakat, bukan dapur makan bergizi gratis.
“Warga saat itu merasa senang, karena bisa beribadah, bersedekah. Dari awal sama sekali tidak menyebutkan bakal dibangun dapur MBG di sana.”
Di Cirebon, riak-riak penolakan juga mencuat.
Wiwik selaku Ketua RT 01 Perumahan Gunung Salak, Kota Cirebon, bilang komunikasi pihak SPPG dengan warga sangat terbatas.
“Mereka hanya izin secara lisan. Enggak ada surat, enggak ada komunikasi dengan warga. Padahal sebagai ketua RT saya harus dapat surat izin resmi,” ungkapnya.
MBG bermasalah dari hulu hingga hilir, bahkan diduga hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu. Baca temuan BBC News Indonesia tentang beragam persoalan dari berbagai kota itu.
(Red)
