Banjarmasin//trans24.id – Dalam menutup tahun 2025, Jajaran Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel berdialog dengan Para Anggotanya terkait berbagai persoalan yang dihadapi. Dialog bertema Refleksi Akhir Tahun 2025 DPP APINDO Kalimantan Selatan, dan digelar Sabtu (20/12/2026).
Dalam Dialog tersebut ada keluhan terkait Perbankan dan Perpajakan. Seperti diungkapkan Suta, Pengusaha bidang Perumahan dan Perhotelan, mengeluhkan soal bunga Bank yang tidak pernah turun bagi Pengusaha. Bunga Bank kita tertinggi dibandingkan Negara-negara di Asia, sehingga sangat membebani Pengusaha dalam mengembangkan usahanya. “Turunkan bunga bank kalau benar-benar ingin membantu Pengusaha”, kata Suta memberikan saran.
Sehubungan persoalan ini, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menyatakan,
Kalau penurunan suku bunga akan terus dikaji seiring dengan upaya menghimpun dana pihak ketiga yang semakin murah seiring dengan makin turunnya bunga acuan.
“Walaupun Bank Kalsel tidak termasuk Bank yang mendapatkan kucuran likuditas oleh Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu,” kata Fachrudin, Selasa (23/12/2025).
Di samping juga menurutnya, tetap melakukan efisiensi operasional untuk menekan overhead cost ditengah dorongan persaiangan bunga antar Bank.
Fachrudin berpesan : “Sampaikan salam hormat kami kepada Kawan-kawan APINDO. Insha Allah Kami jadwalkan bertemu dalam format FGD awal Januari 2026.”
Terkait keluhan Perpajakan, pada kesempatan yang berbeda, terdapat penjelasan yang relevan dari Jajaran Kemenkeu Satu Kalsel.
Berdasarkan informasi yang diterima pada saat media briefing publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan oleh Para Kepala Kantor Wilayah Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan maupun yang mewakilinya, yang digelar Senin (22/12/2025), disampaikan bahwa
pemerintah mendukung para pelaku usaha dengan membentuk Satgas Percepatan Program Strategi Pemerintah (P2SP).
Lebih lanjut terkait hal ini, Pemerintah resmi buka kanal aduan Satgas P2SP untuk para pelaku usaha melalui satgas.lapor.go.id. Masyarakat luas dapat mengikuti penjelasan pemerintah yang secara gamblang dapat dilihat pada kanal YouTube https://youtube.com/shorts/u7hJhYu8c_g?si=AkvCkTepCwiQoYNb
Selain itu, jajaran Kemenkeu Satu Kalsel menjelaskan mengenai PMI (Purchasing Managers’ Index), atau Indeks Manajer Pembelian. Ini adalah indikator ekonomi, penting untuk mengukur kesehatan sektor manufaktur (dan jasa) dengan survei kepada manajer pembelian tentang aktivitas bisnis seperti produksi, pesanan baru, dan ketenagakerjaan, di mana angka di atas 50 berarti pertumbuhan (ekspansi) dan di bawah 50 berarti penurunan (kontraksi).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan bahwa terkait PMI, perlu dipahami bahwa dari bulan Agustus PMI di Indonesia berada di level ekspansi di atas 50. Demikian pula perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Kemenkeu memindahkan dana negara dari Bank Indonesia ke beberapa Bank Himbara dengan tujuan untuk menggerakkan uang negara di sistem perbankan dan mendorong kredit ke sektor riil.
Dalam kegiatan tersebut Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Syamsinar, juga menyampaikan bahwa Pemerintah sedang dalam proses revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.
Revisi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memperpanjang masa pemanfaatan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi..***
