Kamboja // Trans24.id // – Sejumlah pengamat menilai pemulangan 2.277 warga negara Indonesia dari Kamboja harus dibarengi dengan pemeriksaan dan pemetaan berlapis untuk membongkar sindikat penipuan daring dan perdagangan orang di dalam negeri.
Pada pertengahan Januari 2026, pemerintah Kamboja menggelar razia operasi besar-besaran ke lokasi bisnis penipuan daring di berbagai wilayah.
Banyak sindikat membubarkan diri, sementara para pekerjanya kabur dan mencari perlindungan ke perwakilan negara masing-masing.
Namun, rencana pemulangan itu menuai polemik.
Di media sosial, warganet keberatan mereka dipulangkan lantaran khawatir bakal menambah kasus kejahatan penipuan daring di Indonesia. Sebab, mereka sudah tahu seluk-beluk modusnya.
Adapun Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengaku kurang sepakat menganggap semua orang yang pulang ke Indonesia adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Mereka ini scammer (penipu siber). Jadi, mereka ini kriminal, menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming (penipuan siber),” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.
