Darfur, // trans24.id //-Lebih dari 100 warga sipil dilaporkan tewas dan ribuan keluarga terpaksa mengungsi ke Chad setelah serangkaian serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di wilayah Darfur, Sudan. Informasi tersebut disampaikan oleh kelompok bantuan lokal.
Komite bantuan berbasis komunitas, Tina Local Emergency Room, menyatakan bahwa serangan RSF terjadi berulang kali antara 22 Desember 2025 hingga 16 Januari 2026, menargetkan wilayah Tina dan desa-desa sekitarnya di North Darfur. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 103 warga sipil, melukai 88 orang, serta membakar habis sejumlah permukiman.
Dikutip dari Yeni Safak, Senin, 19 Januari 2026, kelompok tersebut memperingatkan memburuknya kondisi kemanusiaan akibat runtuhnya layanan dasar dan institusi lokal, serta menyampaikan seruan mendesak untuk bantuan kemanusiaan. Pertempuran antara RSF dan Sudanese Armed Forces dilaporkan meningkat, terutama di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan internasional Sudan–Chad.
Kekerasan di Darfur merupakan bagian dari gelombang pengungsian yang lebih luas di Sudan. Secara terpisah, International Organization for Migration (IOM) melaporkan sedikitnya 575 orang melarikan diri dari kota Kadugli dan Dilling di wilayah South Kordofan antara 15 hingga 17 Januari, menyusul memburuknya situasi keamanan.
Menurut IOM, wilayah tersebut telah dikepung oleh RSF dan sekutunya sejak awal konflik. Data sebelumnya menunjukkan jumlah pengungsi internal di tiga negara bagian Kordofan melonjak mendekati 65.000 orang pada akhir 2025.
Konflik bersenjata antara militer Sudan dan RSF yang pecah pada April 2023 telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. Saat ini, RSF dilaporkan menguasai hampir seluruh wilayah Darfur, kecuali sebagian area di North Darfur yang masih dikuasai militer. Sementara itu, tentara Sudan mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah lain, termasuk ibu kota Khartoum.
Serangan terbaru di dekat perbatasan Chad menegaskan masih berlangsungnya perebutan wilayah dan tingginya dampak kemanusiaan terhadap warga sipil. Stabilitas kawasan serta akses bantuan kemanusiaan tetap menjadi perhatian komunitas internasional, termasuk Turki.
