Jakarta//trans24.id — Wakil Bupati Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Thimotius Tede Ragga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang di selenggarakan Kementrian dalam negeri dengan tema Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Usai mengikuti Rakornas, Thimotius menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang masih dihadapi daerahnya, khususnya terkait keterbatasan akses layanan publik dan kendala transportasi di wilayah terluar, terjauh, dan terpencil.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum semua kecamatan di Sumba Barat memiliki fasilitas layanan dasar yang memadai. Bahkan, ketersediaan kartu layanan tertentu masih terbatas dan baru menjangkau satu kecamatan. Kondisi serupa juga terjadi di sektor pendidikan, di mana belum seluruh sekolah dalam satu kecamatan terlayani secara optimal.
“Kendalanya sebenarnya ada, lokasi juga ada, tapi persoalannya sekarang kami ini daerah terluar, daerah terjauh, daerah terpencil, bahkan bisa dibilang daerah termiskin. Jadi bukan hanya tiga ciri daerah tertinggal, tapi ditambah lagi dengan keterbatasan lainnya,” ujar Thimotius.
Menurutnya, persoalan utama yang paling dirasakan adalah transportasi. Ia menilai kondisi geografis Sumba Barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuat mobilitas masyarakat dan pemerintah daerah menjadi sangat terbatas.
“Transportasi ini kendala besar. Kami berharap kondisi di daerah tidak disamakan dengan Jakarta. Dari daerah kami ke Jakarta saja bisa memakan waktu seharian, bahkan lebih,” katanya.
Thimotius menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia berharap setiap Rakornas tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang penyampaian persoalan nyata yang dihadapi daerah-daerah pinggiran.
“Seperti yang juga disampaikan para pembicara, harapannya bentuk pelayanan itu harus berjalan dua arah. Dari pusat ke daerah bisa berjalan, dari daerah ke pusat juga didengar. Kalau itu terjadi, keadilan dan pemerataan benar-benar bisa dirasakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai kendala yang dihadapi daerah perbatasan dan terpencil semestinya terus dilaporkan dan dibahas secara konsisten dalam forum-forum nasional, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah pinggiran.
“Kalau pelayanan itu adil dan merata, masyarakat di daerah seperti kami juga bisa merasakan kehadiran negara secara nyata,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut Thimotiusa juga mengatakan, untuk pariwisata sendiri cukup signifikan. Pengunjung yang hadir dari berbagai negara seperti Amerika dan Australia mengunjungi berbagai tempat seperti wisata pantai, adat dan kebudayaan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
