Jakarta//trans24.id – Pusat perhatian publik kembali mengarah pada kebijakan kehutanan masa lalu setelah berbagai bencana ekologis terus berulang di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi, Puspa Dewi menegaskan, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pemberian izin di kawasan hutan, terutama pada masa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Menurut Puspa, data Walhi menunjukkan pelepasan kawasan hutan secara besar-besaran terjadi pada periode tersebut. Ia menyebut tren pemberian izin saat itu mencapai tingkat tertinggi dibanding masa-masa sebelumnya.
“Kalau dilihat memang di masanya Zulkifli Hasan ya itu yang sangat tinggi sekali pemberian izin di kawasan hutan.
Jadi kayaknya ada data di Walhi sebenarnya yang menunjukkan dari mulai masanya Soeharto gitu ya sampai dengan yang terakhir, itu paling banyak itu di Zulkifli Hasan pelepasan kawasan hutannya,” katanya dalam podcast Akbar Faisal Uncensored.
Dia menjelaskan, lonjakan pelepasan kawasan hutan terutama terjadi saat Zulkifli Hasan menjabat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kebijakan itu membuka ruang bagi ekspansi besar-besaran berbagai sektor usaha, termasuk perkebunan sawit dan industri lainnya yang beroperasi di kawasan berhutan.
“Kalau kita mau melihat ee di masa yang kapan gitu ya? Ketika itu ee Zulkifli Hasan itu yang dari SBY ya. Jadi dari SBY itu sebenarnya cukup tinggi pelepasan kawasan hutannya,” ujarnya.
Menurut Puspa, dampaknya baru terasa setelah bertahun-tahun. Ia menegaskan, izin yang diterbitkan pada masa lalu kini berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana ekologis akibat deforestasi dan hilangnya tutupan hutan di banyak daerah.
“Kalau kita lihat izin kan bukan setahun dua tahun ya. Jadi kalau kita ngelihat soal bencana ini kan dia akumulasi. Nah, izin yang diberikan sejak dari 20 tahun yang lalu misalnya atau 10 tahun yang lalu inilah yang kemudian implikasinya,” bebernya.
“Jadi kalau dilihat kapan mulai tinggi ya mulai tingginya itu ketika masanya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan apa pelepasan kawasan hutan baik itu untuk sawit ya maupun juga apa sektor-sektor usaha di hutan gitu,” tambah Puspa.
Dia mengatakan, pemicu awal kerusakan hutan yang masif berasal dari keputusan-keputusan tersebut. Dengan semakin seringnya bencana ekologis, Walhi menilai pemerintah harus mengambil langkah korektif, meninjau ulang kebijakan lama, dan memperkuat moratorium izin baru di kawasan hutan.
Puspa menekankan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan keberanian politik untuk memulihkan dan melindungi hutan yang tersisa.
“Jadi kalau mau dilihat gitu ya, siapa ini kan kalau mau dibilang soal bertanggung jawab ya dari proses yang awal-awal tadi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari masanya kapan ya masanya di Zulkifli Hasan itu yang paling banyak pelepasan pelepasan hutan,” tutup Puspa.
Reporter : Edo
